13 MASALAH PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

13 MASALAH PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

Reformasi Tata Kelola Keunagan Daerah sudah digulirkan

Reformasi tata kelola keuangan negara/daerah telah digulirkan oleh pemerintah pusat, yang merupakan langkah maju khususnya dalam menata sistem pemerintahannya. Reformasi tata kelola keuangan negara/daerah secara ideal tidak hanya mencakup reformasi akuntansi keuangannya. Namun demikian, reformasi akuntansi sektor publik merupakan sesuatu yang sangat fundamental khususnya bagi pengelolaan keuangan daerah. Reformasi ini, secara substantif mengandung pengertian pengelolaan sumber-sumber daya daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan daerah.

Paket Undang-undang bidang Keuangan Negara telah memberikan landasan/payung hukum di bidang pengelolaan dan administrasi keuangan negara/daerah. Undang-undang ini dimaksudkan pula untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kepada daerah telah diberikan kewenangan yang luas, demikian pula dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan itu. Agar kewenangan dan dana tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah, diperlukan kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah.

Masalah-Masalah Ekonomi Indonesia dari masa ke masa

Masalah-Masalah Ekonomi Indonesia dari masa ke masa

 Ekonomi Indonesia

Negara kita mempunyai beberapa masalah ekonomi Indonesia yang benar-benar pelik. sebagian persoalan senantiasa nampak. ada juga persoalan ekonomi yang hingga saat ini belum dapat diatasi. Banyak beberapa masalah ekonomi yang menempa Indonesia dari satu tahun lebih lalu. Memanglah waktu ini Negara Indonesia pengalami perubahan perekonomian yang cukup cepat. Tetapi didalamnya ada banyak persoalan yang nampak serta silih bertukar. Juga ada beberapa masalah ekonomi Indonesia 2010 yang tetap tersisa sinyal Bertanya hingga saat ini. Walau demikian, artikel ini cuma bakal mengulas dua persoalan ekonomi yang paling susah untuk diatasi.

MEA

MEA

Pengetian MEA

Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang biasa disingkat menjadi MEA secara singkatnya bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara yang berada dikawasan Asia Tenggara (ASEAN) menerapkan sistem perdagangan bebas. Indonesia dan seluruh negara-negara ASEAN lainnya (9 negara lainnya) telah menyepakati perjanjian MEA tersebut atau yang dalam bahasa Inggrisnya adalah ASEAN Economy Community atau AEC.

Kurang lebih dua dekade yang lalu tepatnya Desember 1997 ketika KTT ASEAN yang diselenggarakan di Kota Kuala Lumpur, Malaysia disepakati adanya ASEAN Vision 2020 yang intinya menitikberatkan pada pembentukan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif dengan pertumbuhan ekomoni yang adil dan merata serta dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Dumping

Pengertian Dumping

Dumping adalah pemberlakuan harga lebih rendah terhadap barang-barang ekspor yang dijual kepada negara pengimpor, dibandingkan dengan harga normal yang diberlakukan di pasaran domestik (negara pengekspor). Sedangkan barang dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor.

Perdagangan Internasional mendefinisikan dumping sebagai penjualan suatu komoditi di suatu pasar luar negeri pada tingkat harga yang lebih rendah dari nilai yang wajar, biasanya dianggap sebagai tingkat harga yang lebih rendah daripada tingkat harga di pasar domestiknya atau di negara ketiga.

Sementara itu menurut Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia), dumping adalah suatu bentuk diskriminasi harga, di mana misalnya seorang produsen menjual pada dua pasar yang berbeda atau dengan harga-harga yang berbeda, karena adanya penghalang tertentu antara pasar-pasar tersebut dan terdapat elastisitas permintaan yang berbeda antara kedua pasar tersebut.

kebijakan ekonomi pemerintah

Sekilas paket kebijakan ekonomi pemerintah

Menjelang pengumuman paket kebijakan ekonomi jilid keenam, mari kita lihat kembali rangkuman dari berbagai kebijakan dalam paket pertama hingga kelima

JAKARTA, Indonesia — Sejauh ini, pemerintah telah mengumumkan lima paket kebijakan ekonomi. Ada pesan yang jelas dari paket pertama hingga kelima: Pemerintah ingin mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Sebelum kembali tumbuh positif di kuartal tiga 2015, pertumbuhan ekonomi kita memang sempat terus melambat.

Semua komponen dalam "mesin" pertumbuhan mulai dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah hingga performa neraca perdagangan, disentuh oleh berbagai kebijakan dalam lima paket yang telah diluncurkan

Menjelang pengumuman paket kebijakan ekonomi terbaru atau jilid keenam, mari kita lihat kembali rangkuman dari berbagai kebijakan tersebut.

EMBARGO DAN SANKSI MEMPENGARUHI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

EMBARGO DAN SANKSI MEMPENGARUHI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Dalam perniagaan dan politik internasional, embargo adalah pelarangan perniagaan dan perdagangan dengan sebuah negara. Embargo umumnya dideklarasikan oleh sekelompok negara terhadap negara lain untuk mengisolasikannya dan menyebabkan pemerintah negara tersebut dalam keadaan internal yang sulit. Keadaan yang sulit ini dapat terjadi akibat pengaruh dari embargo yang menyebabkan ekonomi negara yang dilawan tersebut menderita karenanya.

Embargo biasanya digunakan sebagai hukuman politik bagi pelanggaran terhadap sebuah kebijakan atau kesepakatan. Yang namanya embargo itu, negara tersebut ingin memaksa negara lain untuk memenuhi keinginan politiknya. Ilustrasinya begini. Negara yang mengembargo itu mengatakan, karena tentara di negara kamu tidak memiliki standar etika yang sesuai dengan etika politik saya, maka saya embargo kamu atas senjata yang saya punyai. Jadi senjata yang saya punyai tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan politik saya. Itu pengertian embargo. Salah satu contoh embargo adalah yang pernah diterapkan Amerika Serikat terhadap Indonesia dari tahun 1999 hingga 2005 dalam hal pengadaan senjata militer akibat pelanggaran HAM yang dilakukan ABRI di Timor Timur.